Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi Syaiful Bahri Anshori menjelaskan peluncuran program Kartu Pra-Kerja miliki banyak mafaat.
 |
| Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori. (FOTO: IST) |
Dalam pemaparannya, Anggota DPR RI Komisi I ini menerangkan manfaat dari Kartu Pra-Pekerja itu seperti: meningkatkan skill pencari kerja dan meminimalisasi mismatch dengan dunia industri; mengurangi dan mencegah pengangguran; serta meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Keempat, meningkatkan kompetensi dan kemampuan pekerja yang ter-PHK untuk kembali bekerja.
"Dari sisi kemanfaatan sangat bermanfaat dan setidaknya mengurangi 2 juta pengangguran setiap tahun," ujar Syaiful Bahri Anshori sebagaimana dilansir JurnalBabel, Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Lebih lanjut, Syaiful Bahri memaparkan bahwa yang didapat oleh pencari kerja dan pekerja ter-PHK dari Kartu Pra-Kerja adalah pelatihan vokasi untuk peningkatan skill dan kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan insentif pascapelatihan.
Namun demikian, menurut Syaiful Bahri, untuk pengelolaan Kartu Pra-Kerja seharusnya dikelola secara menyeluruh oleh Kementerian Ketenagakerjaan bukan oleh Kemenko Perekonomian. Sebab, secara teknis lembaga vokasional berada di Kementerian Ketenagakerjaan.
Lihat juga: Gotong Royong Hadapi Covid-19 PKB dan Ansor Jember Bagikan Masker
Menurutnya, saat ini data valid merada di Kemnaker, jadi bila pengelolaan berada di Kemenko Perekonomian maka ada kemungkinan akan tidak tepat sasaran, yang dalam hal ini adalah untuk pencari kerja dan pekerja ter-PHK.
"Harapan kami konfederasi Sarbumusi pengelolaan Kartu Pra-Kerja harus seluruhnya di Kementerian Ketenagakerjaan agar tepat sasaran dan jelas tolak pengelolaannya," katanya.
Politisi Partai Kebnagkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan sasaran Kartu Pra-Kerja yaitu tamatan SMA/sederajat, tamatan kuliah, serta korban PHK. Menurutnya, semangat Kartu Pra-Kerja dari awal program ini diluncurkan bukan untuk menggaji pengangguran.
"Tetapi program ini untuk memberikan pelatihan agar peserta program ini bisa mendapatkan skill baru, meningkatkan ketrampilan dibidang yang diminatinya," tegasnya. Jangka waktu penerima program Kartu Pra-Kerja selama 6-12 bulan.
Mengacu dari semangat pemerintah menerbitkan program ini, Syaiful Bahri optimis akan bisa mengurangi pengangguran, "Walaupun program ini tidak satu faktor, masih banyak faktor lain yang harus dilakukan pemerintah, misalnya terus meningkatkan jumlah lapangan kerja dan memfasilitasi UKM dengan aturan yang memudahkan," katanya.
Lihat juga: Syaiful Bahri Anshori Tegaskan Sensus Online 2020 Harus Menjamin Keamanan Data Pribadi Masyarakat
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV ini menambahkan harus bersama-sama mengawasi program Kartu Pra-Kerja.
"Biar tidak salah sasaran dan pemberikan pengertian bahwa program ini bukan gaji cuma-cuma untuk pengangguran," tegasnya.
Untuk diketahui, pemerintah telah meluncurkan program Kartu Pra-Kerja akhir pekan lalu. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 36 Tahun 2020, Kartu Pra-Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat yang mencari pekerjaan maupun tidak.
Prioritas program ini diberikan kepada pencari kerja muda karena terdapat 3,7 juta penduduk berusia 18 hingga 24 tahun yang belum mendapat pekerjaan.
Skema Kartu Pra-Kerja yaitu setiap WNI di atas 18 tahun mendaftarkan diri secara daring di situs www.prakerja.go.id mulai awal April 2020. Kemudian, memilih jenis pelatihan melalui platform digital mitra resmi pemerintah.
Pemerintah memberikan pagu sekitar Rp3 juta sampai Rp7 juta per orang pada program Kartu Pra-Kerja sehingga peserta dapat memilih jenis pelatihan yang tersedia di platform digital tersebut sesuai minat masing-masing. (Admin)
COMMENTS